Widget Cuaca

CUACA HARI INI

Makassar
🌤
🌡 --°C
💨 -- km/j
💧 --%
Live Score Dunia

LIVE SCORE DUNIA

Premier League
Arsenal 2 - 1 Chelsea
72'
La Liga
Barcelona 1 - 0 Sevilla
55'
Serie A
Inter 0 - 0 Milan
31'
Bundesliga
Bayern 3 - 0 Dortmund
HT
MAKASSAR

Tiga Sektor Prioritas APBD Perubahan 2026 Menjadi Sorotan Utama DPRD Makassar

13
×

Tiga Sektor Prioritas APBD Perubahan 2026 Menjadi Sorotan Utama DPRD Makassar

Sebarkan artikel ini

MAKASSAR – Perubahan anggaran daerah tidak boleh hanya berakhir pada penyesuaian angka belanja pemerintah. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar mengingatkan agar APBD Perubahan 2026 benar-benar menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kesulitan mengembangkan usaha kecil hingga ketimpangan akses pendidikan dan kebutuhan infrastruktur permukiman.

Pesan tersebut disampaikan Fraksi PDIP saat menyampaikan pemandangan umum terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris, menegaskan pemerintah kota perlu menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam menentukan arah penggunaan anggaran.

Dalam pandangan fraksinya, terdapat tiga sektor yang membutuhkan perhatian lebih serius, yakni pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerataan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman.

Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Fraksi PDIP meminta Pemkot Makassar tidak sekadar menjalankan program rutin, tetapi menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan warga.

Pada sektor ekonomi, Fraksi PDIP menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM. Menurut mereka, keberadaan usaha kecil menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang perlu mendapatkan perhatian melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran.

Dukungan tersebut diharapkan tidak berhenti pada bantuan administratif atau kegiatan seremonial. Pemerintah perlu menghadirkan akses permodalan yang lebih mudah sekaligus memberikan pelatihan agar pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi dan persaingan pasar digital.

“Penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal dan pelatihan digital,” kata Andi Tenri Uji Idris, yang juga menjabat Wakil Bendahara PDIP Sulsel.

Fraksi PDIP menilai kemampuan pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital semakin penting untuk memperluas pemasaran, meningkatkan daya saing, dan mengembangkan skala usaha.

Selain ekonomi, sektor pendidikan juga masuk dalam daftar perhatian utama. Fraksi PDIP meminta Pemkot Makassar memastikan masyarakat dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara.

Pemerataan akses pendidikan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas program pelatihan vokasi agar masyarakat memiliki keterampilan praktis sesuai kebutuhan dunia kerja.

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya membuka kesempatan memperoleh ijazah, tetapi juga memberikan bekal keterampilan untuk memasuki pasar kerja maupun menciptakan peluang usaha mandiri.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur permukiman menjadi sektor ketiga yang mendapat perhatian Fraksi PDIP. Infrastruktur di kawasan tempat tinggal masyarakat dinilai perlu masuk dalam prioritas penganggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Melalui tiga rekomendasi tersebut, Fraksi PDIP berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil dan warga yang membutuhkan peningkatan akses pelayanan dasar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *