Widget Cuaca

CUACA HARI INI

Makassar
🌤
🌡 --°C
💨 -- km/j
💧 --%
Live Score Dunia

LIVE SCORE DUNIA

Premier League
Arsenal 2 - 1 Chelsea
72'
La Liga
Barcelona 1 - 0 Sevilla
55'
Serie A
Inter 0 - 0 Milan
31'
Bundesliga
Bayern 3 - 0 Dortmund
HT
MAKASSAR

APBD Perubahan 2026 Mendapat Catatan dari Sembilan Fraksi DPRD Makassar

8
×

APBD Perubahan 2026 Mendapat Catatan dari Sembilan Fraksi DPRD Makassar

Sebarkan artikel ini

MAKASSAR – Sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Pandangan akhir tersebut disampaikan setelah fraksi-fraksi mencermati jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum yang sebelumnya disampaikan dalam rapat paripurna.

Pandangan akhir fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Ruang Sipakatau Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Rabu (30/9/2026).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Supratman, didampingi tiga wakil ketuanya, Andi Suharmika, Anwar Faruq, dan Eric Horas.

Hadir juga Wali Kota Mskassar Munafri Arifuddin, Walik Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran pejabat dan direksi BUMD lingkup Pemkot Makassar hingga jajaran DPRD Makassar.

Pandangan umum fraksi masing-masing disampaikan juru bicara secara bergiliran.

Fraksi API (Amanat Persatuan Indonesia) oleh Sangkala Saddiko, Fraksi Nasdem Irwan Djafar, Fraksi Mulia Tri Sulkarnain Ahmad, Fraksi PKB Andi Makmur Burhanuddin.

Selanjutnya Fraksi Gerindra Budi Hastuti, Fraksi PPP oleh Meinsani Kecca, Golkar Ismail, Fraksi PDIP oleh Andi Tenri Uji.

Sejumlah catatan mengemuka dalam pandangan akhir tersebut.

Fraksi menyoroti kondisi pendapatan daerah, dana transfer, optimalisasi PAD, efisiensi belanja hingga perlindungan terhadap program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Juru Bicara Fraksi MULIA, Tri Sulkarnain Ahmad, mengatakan pihaknya mengapresiasi jawaban Wali Kota Makassar beserta jajaran eksekutif atas pemandangan umum fraksi sebelumnya.

“Fraksi MULIA menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Wali Kota Makassar beserta seluruh jajaran eksekutif,” kata Tri.

Fraksi MULIA mencatat adanya penurunan pendapatan daerah lebih dari Rp128 miliar atau sekitar 2,75 persen. Pendapatan yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp4,69 triliun menjadi Rp4,56 triliun.

Tri mengatakan penyesuaian tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan riil daerah dalam merealisasikan pendapatan.

“Kami mengapresiasi kehati-hatian eksekutif dalam menyesuaikan angka ini berdasarkan realisasi obyektif dan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *