Widget Cuaca

CUACA HARI INI

Makassar
🌤
🌡 --°C
💨 -- km/j
💧 --%
Live Score Dunia

LIVE SCORE DUNIA

Premier League
Arsenal 2 - 1 Chelsea
72'
La Liga
Barcelona 1 - 0 Sevilla
55'
Serie A
Inter 0 - 0 Milan
31'
Bundesliga
Bayern 3 - 0 Dortmund
HT
MAKASSAR

Target Pendapatan Daerah Makassar Berkurang Rp128 Miliar pada Perubahan APBD

7
×

Target Pendapatan Daerah Makassar Berkurang Rp128 Miliar pada Perubahan APBD

Sebarkan artikel ini

Makassar – Target pendapatan daerah Kota Makassar di dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan.

Target pendapatan daerah Makassar pada perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun lebih. Angka tersebut turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen jika dibandingkan dengan APBD pokok 2026 yang mencapai Rp4,69 triliun lebih. Penurunan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat rapat paripurna ketujuh DPRD Kota Makassar. Rapat yang mengambil agenda jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 itu digelar di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).

Munafri menjelaskan, penyesuaian pendapatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan penerimaan daerah, perubahan alokasi transfer, kondisi fiskal, serta kepastian sumber pendapatan hingga akhir tahun anggaran.

“Penurunan pendapatan menjadi salah satu dasar dalam melakukan penajaman struktur belanja dan pembiayaan daerah agar tetap sesuai dengan kemampuan fiskal,” ucap Munafri.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), target dalam Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp2,27 triliun lebih. Angka ini turun sekitar Rp57 miliar atau 2,47 persen dibandingkan APBD pokok 2026 sebesar Rp2,32 triliun lebih. Penurunan PAD utamanya berasal dari retribusi daerah yang berkurang sekitar Rp58 miliar atau 33 persen, seiring penyesuaian terkait penerimaan kapitasi BPJS Kesehatan.

Sementara itu, target pajak daerah tetap dipatok sebesar Rp2,05 triliun lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sekitar Rp50 miliar lebih, sedangkan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan sekitar Rp1 miliar lebih.

“Penyesuaian target tersebut mempertimbangkan perkembangan realisasi, potensi penerimaan, serta hasil evaluasi capaian hingga periode berjalan,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi penurunan PAD, Pemkot Makassar terus melaksanakan sejumlah langkah optimalisasi penerimaan. Mulai dari pemutakhiran basis data potensi pendapatan, pendataan dan pendaftaran objek pajak, penguatan penagihan, pemeriksaan dan pengawasan, hingga pengembangan transaksi non-tunai.

Pemkot Makassar juga memperkuat integrasi data antarperangkat daerah, mengoptimalkan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta meningkatkan edukasi dan kepatuhan wajib pajak maupun wajib retribusi.

Dari sisi pendapatan transfer, proyeksi dalam Perubahan APBD 2026 ikut mengalami penurunan. Pendapatan transfer ditetapkan sebesar Rp2,22 triliun lebih, turun sekitar Rp137 miliar atau 5,80 persen dibandingkan APBD pokok 2026 sebesar Rp2,36 triliun lebih.

Penurunan terbesar terjadi pada transfer antar-daerah yang berkurang sekitar Rp151 miliar atau 43,46 persen. Sebaliknya, transfer dari pemerintah pusat justru mengalami peningkatan sekitar Rp13 miliar atau 0,69 persen.

Appi menyatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, agar pendapatan transfer yang menjadi hak daerah dapat diterima tepat waktu dan tepat jumlah.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp65 miliar lebih. Appi menjelaskan angka tersebut merupakan penyesuaian klasifikasi target pendapatan jasa kapitasi BPJS atau JKN.

Sebelumnya, pendapatan tersebut tercatat dalam kelompok PAD pada komponen retribusi daerah. Dalam perubahan APBD, pendapatan itu dipindahkan ke kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, menyesuaikan nomenklatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Appi menegaskan, perubahan ini bukan penambahan sumber pendapatan baru, melainkan penyesuaian kelompok pendapatan daerah.

Di tengah penurunan proyeksi pendapatan, Pemkot Makassar tetap berkomitmen memperkuat kapasitas fiskal daerah. Caranya melalui optimalisasi potensi PAD, digitalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Untuk pendapatan transfer, Pemkot Makassar akan menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional guna mendapatkan dukungan pembiayaan yang tersedia. Pemkot juga berjanji memperbaiki administrasi dan kepatuhan pelaporan, serta rutin melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data secara berkelanjutan. (*/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *