Opini Hukum oleh Herwandy Baharuddin, S.H., M.H.
Di dalam kehidupan bernegara, keberadaan polisi merupakan instrumen penting untuk menjamin tegaknya hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Namun realitas di Indonesia menunjukkan, posisi polisi kerap berada dalam kondisi serba salah.
Di satu sisi, masyarakat menuntut polisi bersikap tegas, cepat, dan tidak kompromi terhadap segala bentuk pelanggaran hukum. Tetapi di sisi lain, ketika tindakan tegas itu dilakukan, muncul tudingan pelanggaran HAM, kekerasan berlebihan, bahkan kriminalisasi. Polisi terjebak dalam dilema: bertindak lembut dikatakan lemah, bertindak keras dianggap sewenang-wenang.
Selain itu, dalam sistem politik Indonesia, kepolisian tidak pernah benar-benar steril dari tarik-menarik kepentingan kekuasaan. Jika polisi tampak dekat dengan penguasa, publik menuduhnya tidak netral. Namun jika bersikap profesional dengan menjaga jarak, muncul stigma pembangkangan terhadap otoritas. Akibatnya, citra netralitas polisi sering kali dipertanyakan.
Dari sisi penegakan hukum, polisi dituntut transparan dan akuntabel. Namun penyidikan memiliki asas kerahasiaan demi efektivitas pembuktian. Keterbukaan berlebihan justru berpotensi menggagalkan proses hukum, tetapi kerahasiaan dianggap publik sebagai ketertutupan. Inilah dilema klasik yang sulit dipisahkan.
Di tengah kompleksitas ini, perlu dipahami bahwa tidak semua anggota kepolisian bertindak menyimpang. Banyak polisi yang bekerja siang malam, bahkan mengorbankan jiwa raga untuk melindungi masyarakat. Namun karena segelintir oknum, seluruh institusi sering dipandang negatif.
Menurut hemat saya, ada dua hal mendasar yang harus ditekankan. Pertama, reformasi internal berkelanjutan dalam tubuh Polri, baik melalui pengawasan, pendidikan etika, maupun penegakan disiplin yang konsisten. Kedua, edukasi publik agar masyarakat memahami batasan dan kewenangan polisi, sehingga tidak semua tindakan dinilai secara sepihak.
Pada akhirnya, polisi adalah bagian tak terpisahkan dari sistem hukum. Tanpa polisi, hukum hanyalah norma di atas kertas. Namun dengan polisi yang profesional, hukum dapat benar-benar hadir sebagai pelindung bagi seluruh rakyat Indonesia.
