
Oleh : Agussalim Dg Ngago
Ketika sepasang kepala daerah terpilih memenangkan mandat rakyat, mereka ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam mengemudikan roda pemerintahan. Namun, dinamika politik kerap memunculkan badai tak terduga.
Ketika seorang bupati diberhentikan, berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tersandung Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berujung pada status tersangka dan penahanan, roda kepemimpinan tidak boleh goyah. Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), wakil kepala daerah akan diusulkan menjadi bupati definitif. Khusus jika bupati berstatus tersangka, wakil bupati langsung ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hingga status hukum sang bupati inkrah sebagai terpidana.
Persoalan krusial muncul setelah transisi itu: bagaimana dengan kursi Wakil Bupati yang ditinggalkan? Kosongnya posisi nomor dua ini bukan sekadar urusan formalitas struktural, melainkan ujian bagi stabilitas politik daerah.
Merujuk pada Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015, bupati definitif memiliki hak untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih melalui mekanisme legal-formal.
Ada aturan main yang sangat ketat mengenai asal-usul calon ini. Regulasi menegaskan bahwa calon Wakil Bupati harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon yang memenangkan Pilkada sebelumnya.
Di sinilah seni berkompromi diuji. Partai-partai pengusung harus duduk bersama, menyamakan persepsi, dan membangun kesepakatan bulat demi melahirkan dua nama.
Nama-nama inilah yang disetorkan kepada Bupati, untuk kemudian diteruskan ke meja DPRD agar diproses melalui tata tertib pemilihan yang berlaku.
Mari kita bedah konstelasi yang hari ini hangat diperbincangkan di Kabupaten Gowa.
Jika bupati yang diberhentikan sebelumnya terafiliasi dengan Partai Amanat Nasional (PAN), maka secara historis dan politis, PAN memiliki hak moral yang kuat untuk menyodorkan kadernya. Namun, dalam politik praktis, hak tersebut tidak pernah bersifat mutlak. Partai-partai lain yang berada di gerbong koalisi pengusung memiliki hak setara untuk memperebutkan kursi kosong tersebut.
Mengingat posisi bupati definitif saat ini berasal dari Partai Gerindra, arah bandul politik akan sangat bergantung pada restu, kenyamanan, dan kalkulasi taktis sang bupati bersama partai koalisi demi melahirkan dua nama yang harmonis.
Namun, waktu terus berjalan dan hukum memberikan tenggat yang tegas. Pengisian jabatan Wakil Bupati dibatasi selambat-lambatnya 18 bulan sebelum masa jabatan berakhir.
Jika elite politik terjebak dalam drama tarik-ulur kepentingan yang berlarut-larut hingga melewati batas waktu tersebut, maka secara regulasi hak pengisian itu gugur demi hukum. Kursi wakil bupati harus dibiarkan kosong hingga akhir masa jabatan.
Menurut hemat saya, Bupati Gowa harus bergerak cepat dan tak boleh menunda-nunda usulan nama ini ke DPRD. Menunda pengisian jabatan ini adalah sebuah kerugian bagi tata kelola daerah. Sedikitnya ada dua alasan mendasar mengapa posisi Wakil Bupati di Gowa harus segera diisi.
Pertama, beban kerja seorang bupati sangat masif. Bupati membutuhkan tandem yang kuat untuk berbagi tugas, khususnya dalam ranah yang menjadi kewenangan absolut wakil bupati sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Tugas tersebut meliputi sektor pengawasan internal serta bertindak sebagai koordinator tindak lanjut atas temuan-temuan pengawasan, di samping mengeksekusi tugas-tugas khusus dari bupati.
Kedua, sebagai langkah antisipasi kedaruratan. Jika bupati sewaktu-waktu berhalangan sementara atau tetap, kehadiran wakil bupati menjamin kelangsungan pemerintahan di bawah arahan Gubernur tanpa ada kekosongan kekuasaan (power vacuum).
Melihat urgensi yang begitu besar, siapa sosok yang ideal untuk mengisi kursi panas tersebut? Dalam pandangan saya, Kabupaten Gowa tidak sedang berada dalam posisi yang ideal untuk menjadi tempat uji coba atau ruang magang.
Calon Wakil Bupati Gowa sedapat mungkin adalah sosok yang memiliki jam terbang tinggi, baik sebagai mantan anggota legislatif maupun figur yang memiliki basis keilmuan yang kuat di bidang tata negara dan pemerintahan.
Mengapa rekam jejak ini menjadi harga mati?
Memang benar bahwa setiap orang berhak belajar demi menyesuaikan diri. Namun, dalam manajemen pemerintahan yang menuntut akselerasi cepat, pelayanan publik tidak boleh tersandera oleh proses belajar yang lamban. Masalah kemasyarakatan membutuhkan eksekusi yang instan, taktis, dan tepat sasaran.
Jika figur yang dipilih masih harus meraba-raba birokrasi, momentum pembangunan di Gowa dipastikan akan molor dan mengorbankan kepentingan rakyat. Pengalaman empiris di bidang legislatif atau eksekutif adalah modal krusial demi memastikan mesin pelayanan publik di Gowa tetap melesat kencang, responsif, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat luas.
- Akademisi, Pengamat Sosial dan
Politik
(***)














