Widget Cuaca

CUACA HARI INI

Makassar
🌤
🌡 --°C
💨 -- km/j
💧 --%
Live Score Dunia

LIVE SCORE DUNIA

Premier League
Arsenal 2 - 1 Chelsea
72'
La Liga
Barcelona 1 - 0 Sevilla
55'
Serie A
Inter 0 - 0 Milan
31'
Bundesliga
Bayern 3 - 0 Dortmund
HT
Blog

Pengacara Kaseng Tantang Penegakan Hukum, Desak Polres Pinrang Tindak Dugaan Penyerobotan Lahan

0
×

Pengacara Kaseng Tantang Penegakan Hukum, Desak Polres Pinrang Tindak Dugaan Penyerobotan Lahan

Sebarkan artikel ini

Pinrang HBDperss.com :  Sengketa penguasaan lahan seluas 2,8 hektare di Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, kembali memanas. Setelah bergulir dalam dua perkara perdata hingga tingkat banding, persoalan tersebut kini berlanjut ke ranah pidana.

Kaseng, yang mengaku telah mengelola dan menguasai secara fisik lahan tersebut sejak 1990, melalui kuasa hukumnya meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan penanaman tanpa izin di atas lahan yang selama ini dikelolanya.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Kaseng, Moh. Maulana, S.H., M.H., saat ditemui di kantornya, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, persoalan ini bukan sengketa yang baru muncul. Selama kurang lebih 36 tahun, Kaseng mengaku menggarap dan merawat kebun seluas 2,8 hektare tersebut tanpa pernah menyerahkan penguasaannya kepada pihak lain.

Lahan yang berada di sisi timur aliran sungai itu berbatasan dengan tanah milik Imari, Lapatang, dan Hartono.

Namun, persoalan mulai mencuat pada 5 Mei 2026. Saat itu, Hasnawati, anak dari Lainang Bin Labokong, bersama Haris Munandar yang merupakan cucunya, diduga memasuki lokasi dan menanam empat bibit pohon kelapa dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan milik Lainang.

Merasa keberatan atas tindakan tersebut, Kaseng kemudian melaporkannya ke Polres Pinrang.

Tidak berhenti di situ, pada 18 November 2026, pihak yang dilaporkan kembali diduga melakukan aktivitas penanaman di atas lahan yang sama. Kali ini, tanaman jagung ditemukan tumbuh di lokasi tersebut.

Padahal, menurut keterangan pihak Kaseng, permintaan agar aktivitas penanaman dihentikan dan tanaman dipindahkan telah berulang kali disampaikan. Namun, permintaan tersebut disebut tidak diindahkan.

Moh. Maulana menjelaskan, sengketa lahan tersebut sebelumnya telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Pinrang pada 2024.

Lainang tercatat mengajukan dua gugatan perdata terhadap Kaseng dengan nomor perkara 3/Pdt.G/2024/PN Pin dan 20/Pdt.G/2024/PN Pin.

Dalam kedua perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan eksepsi pihak Kaseng. Lainang kemudian menempuh upaya hukum banding.

Namun, Pengadilan Tinggi Makassar melalui Putusan Nomor 317/PDT/2025/PT MKS kembali menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Bagi pihak Kaseng, rangkaian proses peradilan tersebut menjadi salah satu dasar untuk meminta agar setiap aktivitas di atas lahan itu tidak dilakukan secara sepihak dan tetap menghormati proses serta ketentuan hukum.

Melalui Kantor Hukum Batara Justitia Associate & Legal Consult, Makassar, Kaseng kini menempuh jalur pidana atas dugaan tindakan memasuki dan melakukan penanaman tanpa izin di atas lahan yang dikuasainya.

Kuasa hukum Kaseng lainnya, Muzakkir Ahmad, S.H., menegaskan bahwa persoalan tersebut harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Ia menyebut, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang dinilai relevan untuk didalami penyidik, di antaranya Pasal 257 ayat (1) KUHP Nasional terkait dugaan memasuki pekarangan tertutup milik orang lain secara melawan hukum.

Selain itu, pihaknya juga merujuk Pasal 2 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Sebagai bukti awal, pihak Kaseng telah menyerahkan dokumentasi foto tanaman jagung yang ditemukan di atas lahan tersebut. Selain itu, terdapat Berita Acara Pengecekan Lokasi dari Lurah Tellumpanua yang dijadikan salah satu dokumen pendukung terkait penguasaan fisik lahan oleh Kaseng sejak 1990.

Pihak kuasa hukum berharap Satreskrim Polres Pinrang segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan para pihak yang berkaitan dengan perkara ini.

Mereka juga meminta agar tidak ada pihak yang merasa dapat bertindak sepihak terhadap tanah yang sedang menjadi objek sengketa.

Menurut kuasa hukum, persoalan ini bukan semata-mata tentang empat bibit kelapa ataupun tanaman jagung. Lebih dari itu, perkara tersebut menyangkut kepastian hukum, penghormatan terhadap proses peradilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berkepentingan atas tanah.

“Jangan sampai persoalan yang telah berulang kali menempuh proses hukum justru terus memunculkan tindakan sepihak di lapangan. Kami berharap kepolisian memberikan perhatian serius dan memproses laporan ini secara profesional, objektif, serta berdasarkan alat bukti,” demikian harapan pihak kuasa hukum.

Setelah 36 tahun mengelola lahan tersebut, Kaseng kini berharap mendapatkan kepastian hukum. Ia meminta agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *