Blog

Asrijaya A.Latief Anggota DPRD Kabupaten Wajo Dorong Puskesmas Salobulo Jadi Rawat Inap dan Penguatan Rehabilitasi Sosial Narkoba.

4
×

Asrijaya A.Latief Anggota DPRD Kabupaten Wajo Dorong Puskesmas Salobulo Jadi Rawat Inap dan Penguatan Rehabilitasi Sosial Narkoba.

Sebarkan artikel ini

WAJO HBDPREES-COM–Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Asrijaya A. Latief, memberikan catatan strategis dalam Forum Perangkat Daerah (OPD) penyusunan RKPD 2027 di Kantor Bapperida Wajo, Rabu (11/3/2026). Politisi Partai Demokrat ini menekankan pentingnya pemerataan kualitas infrastruktur kesehatan di tingkat kecamatan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

​Asrijaya menekankan urgensi peningkatan fasilitas kesehatan dasar. Ia mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas di setiap kecamatan agar statusnya dapat ditingkatkan menjadi Rawat Inap.

​”Kami mendorong percepatan peningkatan status Puskesmas Salobulo menjadi fasilitas rawat inap. Ini adalah kebutuhan mendesak bagi warga agar akses pengobatan tidak selalu bertumpu ke pusat kota,” tegas Asrijaya.

​Selain fasilitas gedung, anggota DPRD Dapil V itu juga menyoroti kondisi rumah dinas tenaga medis di Puskesmas Sajoanging yang mulai memprihatinkan. Menurutnya, fasilitas tinggal yang layak bagi dokter dan tenaga kesehatan adalah kunci agar mereka betah bertugas di wilayah tersebut.

​Di sektor ketahanan sosial, Asrijaya menaruh perhatian besar pada tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Wajo. Ia meminta Badan Kesbangpol dan Dinas terkait tidak hanya berhenti pada sosialisasi pencegahan, tetapi juga mulai serius menggarap program rehabilitasi sosial.

​”Sosialisasi harus lebih agresif dan kolaboratif. Namun yang tak kalah penting adalah penguatan fungsi rehabilitasi sosial bagi para korban. Mereka butuh pendampingan agar bisa kembali produktif di tengah masyarakat,” tambahnya.

​Terkait penanggulangan bencana, Asrijaya mengkritik dokumen perencanaan BPBD yang dinilai masih timpang. Ia mencatat bahwa rencana aksi saat ini terlalu fokus pada fase pra-bencana, sementara penanganan pasca-bencana masih minim anggaran dan program.

​”Pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur pasca-bencana sangat dinantikan warga. Dokumen perencanaan harus seimbang antara pencegahan dan pemulihan,” pungkasnya.
Laporan ku:(Darmansyah/Halman)
(Humas DPRD Wajo).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *