MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mengkritik hasil pekerjaan pengaspalan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar di sepanjang Jalan Metro, Kecamatan Tamalate.
Politisi NasDem itu menilai proyek tersebut jauh dari kata layak dan justru merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kualitas pekerjaan sangat mengecewakan.
“Hasilnya belum genap satu bulan sudah rusak, padahal ini menggunakan anggaran dari pajak masyarakat. Seharusnya Dinas PU bertanggung jawab dan segera memperbaikinya,” ujarnya, Senin (24/2/2025).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V itu juga mempertanyakan urgensi proyek tersebut, sebab kondisi Jalan Metro sebelumnya dianggap tidak terlalu membutuhkan pengaspalan.
Lebih disesalkan lagi, pekerjaan dilakukan saat musim hujan. Menurut Ari, hal itu merupakan kesalahan fatal dalam perencanaan teknis dan terkesan dipaksakan.
“Semua tahu bahwa pengaspalan tidak seharusnya dilakukan di musim hujan karena kualitasnya pasti buruk. Akibatnya, banyak lubang muncul dan bahkan menyebabkan kecelakaan bagi warga,” bebernya.
Sebagai Ketua Komisi D DPRD Makassar, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proyek infrastruktur agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita tahu musim hujan di Makassar terjadi pada periode tertentu. Seharusnya ada persiapan lebih awal dalam proses tender dan pelaksanaan proyek agar hasilnya maksimal,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan Dinas PU untuk lebih matang dalam perencanaan serta tidak terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan fisik. “Jangan sampai anggaran habis, tapi kualitas pekerjaan justru mengecewakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi NasDem Makassar ini menyoroti bahwa persoalan tidak hanya terjadi pada proyek pengaspalan, tetapi juga pada berbagai pekerjaan infrastruktur lain seperti pemasangan paving block dan perbaikan drainase.
“Sering kita melihat proyek dikerjakan tanpa urgensi yang jelas, sementara banyak infrastruktur lain yang lebih membutuhkan perhatian,” tuturnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Makassar lebih cermat dalam menentukan skala prioritas agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jika pengerjaan asal-asalan, dampaknya bukan hanya pemborosan anggaran, tapi juga membahayakan keselamatan warga,” jelasnya.
Ari mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PU dan menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proyek.
“Kita berharap ada langkah konkret dari Pemerintah Kota Makassar untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek. Masyarakat juga harus terus mengawasi dan melaporkan jika ada pekerjaan yang tidak sesuai standar,” harapnya. (*)
