Makassar — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, bersama Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) Semester II Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Makassar, Kamis (9/1/2025). Proses ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
“Selanjutnya BPK memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan atas hal-hal yang menjadi hasil pemeriksaan,” ujar Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun. Ia menegaskan bahwa BPK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra yang mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan berkelanjutan. Upaya tersebut diyakini dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, menyampaikan apresiasi atas laporan yang diberikan oleh BPK Sulsel. Menurutnya, laporan tersebut menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam memperbaiki kinerja pemerintahan. Danny menegaskan bahwa rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen Pemkot Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“LHPK ini menjadi panduan kami untuk memperbaiki kinerja pemerintahan agar lebih transparan dan bertanggung jawab,” ungkap Danny. Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus mengedepankan efisiensi dan efektivitas, sekaligus memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen LHPK tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran dan alokasi sumber daya lainnya.
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama secara optimal agar rekomendasi BPK dapat diimplementasikan secara efektif.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama untuk memastikan rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan dengan baik,” ujar Supratman. Dengan dukungan yang solid antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen seluruh pihak, ia optimistis bahwa upaya perbaikan yang diusulkan BPK dapat terwujud demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan transparan di Kota Makassar.
