MAKASSAR

DPRD Makassar Imbau SKPD Tunda Lelang Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2025

4
×

DPRD Makassar Imbau SKPD Tunda Lelang Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2025

Sebarkan artikel ini

Makassar — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Mulia mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk menunda pelaksanaan lelang kegiatan fisik pada Tahun Anggaran 2025. Penundaan ini dinilai penting agar program pembangunan yang dijalankan nantinya selaras dengan visi dan misi Wali Kota terpilih pasca Pilkada 2024.

Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, dalam keterangannya pada Jumat (17/01/2025) mengatakan, “Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo.”

Ray menjelaskan bahwa imbauan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tertanggal 11 Desember 2024. Surat edaran itu meminta pemerintah daerah menunda lelang proyek fisik yang belum mendesak hingga kepala daerah terpilih resmi menjabat.

“Tujuannya agar transisi pemerintahan berjalan baik dan program pembangunan bisa lebih efektif serta bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dukungan serupa disampaikan Anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura sekaligus Bendahara Fraksi Mulia, Muchlis Misbah. Ia menegaskan bahwa menghormati proses transisi pemerintahan merupakan langkah penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang terarah.

Menurut Muchlis, proyek fisik yang tidak selaras dengan visi kepala daerah baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan maupun inefisiensi anggaran. “Pilkada 2024 adalah momentum bagi warga Makassar menentukan arah masa depan kota. Dengan menunda lelang kegiatan fisik, pemerintah transisi bisa menyiapkan langkah yang mendukung keberhasilan pemerintahan Wali Kota Makassar yang baru,” ujarnya, yang juga merupakan anggota Komisi D DPRD Makassar.

Muchlis kembali menegaskan, “Jangan dilelang dulu kegiatan fisik sampai Wali Kota terpilih dilantik. Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan Makassar berikutnya, agar seluruh program mencerminkan visi pemimpin baru.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *