Oleh: Herwandy Baharuddin, S.H., M.H. (Praktisi Hukum)
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesalahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Anggota DPR sebagai wakil rakyat pun bukanlah malaikat yang tak pernah luput dari khilaf. Namun, ketika mereka berani mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada rakyat, maka langkah tersebut patut diapresiasi.
Sikap meminta maaf adalah tanda bahwa mereka masih menyadari adanya tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat. Dalam budaya kita, permintaan maaf memiliki makna yang sangat dalam: bukan sekadar ucapan, tetapi sebuah janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Islam pun mengajarkan agar kita saling memaafkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:
“… dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. An-Nur: 22)
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling cepat memaafkan.”
(HR. Baihaqi)
Namun, memaafkan bukan berarti melupakan. Rakyat memang sebaiknya memberikan ruang maaf, tetapi juga harus tetap kritis dan waspada. Maaf yang diberikan rakyat jangan sampai dimaknai sebagai kelonggaran tanpa batas bagi para wakilnya di parlemen. Justru setelah maaf itu, pengawasan rakyat harus semakin kuat, agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.
Kita tentu kasihan pada negeri ini bila konflik rakyat dan wakilnya hanya berakhir dengan bentrokan yang merugikan semua pihak. Jalan damai melalui maaf adalah pintu awal, tetapi pengawasan dan kontrol sosial adalah pagar yang menjaga jalannya demokrasi tetap sehat.
Pada akhirnya, permintaan maaf dari DPR dan pemberian maaf dari rakyat seharusnya melahirkan hubungan yang lebih dewasa: wakil rakyat yang lebih bertanggung jawab, dan rakyat yang lebih cerdas dalam mengawasi. Dengan begitu, bangsa ini bisa bergerak maju tanpa terus terjebak pada lingkaran dendam dan kekecewaan.
