BULUKUMBA – Polemik pungutan di jembatan pribadi darurat Garro’na diluruskan oleh pemilik lahan bersama Pemerintah Desa Garuntungan. Kedua pihak memastikan jembatan tetap bisa dilalui warga dengan mengedepankan asas saling memahami.
Jembatan tersebut dibangun Rony secara mandiri di tanah miliknya. Fungsinya sebagai jalur alternatif selama Jembatan Garro’na utama dalam perbaikan. Jembatan utama itu selama ini jadi penghubung utama Desa Garuntungan dan Kelurahan Borong Rappoa ke Kota Bulukumba.
Menurut Rony, pungutan dikenakan untuk menutup biaya perbaikan rutin dan upah penjaga portal yang bertugas 24 jam. Tarif dibuat berbeda antara mobil pribadi dan kendaraan angkutan hasil bumi bermuatan berat. “Prinsipnya saling pengertian. Penjaga portal juga perlu diperhatikan. Mobil pribadi dan mobil muatan berat tentu beda tarifnya, supaya jembatan tidak cepat rusak,” kata Rony, Senin (1/6)
Rony juga menegaskan soal aspek keamanan jembatan. Menurutnya, karena statusnya jembatan darurat, maka risiko dan keamanan saat melintas berada di luar tanggung jawab pribadinya. “Namanya juga jembatan darurat. Saya bangun ini untuk bantu warga, tapi soal keamanan pengguna itu di luar tanggung jawab saya. Pengguna wajib berhati-hati dan menanggung risikonya sendiri,” tegasnya.
Kades Garuntungan, Misbang, membuka ruang dialog bagi warga yang keberatan. “Silakan sampaikan langsung ke saya kalau ada keluhan soal jembatan pribadi darurat ini. Jangan sampai salah paham. Kita cari solusi bersama,” tegasnya.
Pemerintah desa juga akan memantau kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan pemilik lahan. Tujuannya agar mobilitas warga tetap aman selama jembatan utama belum bisa digunakan.
Rizal Docil, warga setempat, menyebut keberadaan jembatan pribadi ini sangat membantu. “Secara manfaat, jembatan ini jadi penyelamat. Tapi kita juga wajib hormati hak pemilik lahan. Jalur alternatif lain terlalu jauh dan lewat tebing berbahaya,” ujarnya.
Dari sisi hukum, pemilik lahan memang berhak mengatur akses di atas tanahnya. Sementara warga butuh jaminan kelancaran akses selama masa perbaikan jembatan utama.
Klarifikasi dari pemilik lahan dan pemerintah desa diharapkan menormalkan aktivitas warga. Fokus semua pihak kini pada percepatan perbaikan Jembatan Garro’na agar jalur utama segera pulih.
Tarif Jembatan Pribadi Darurat Garro’na Berlaku untuk Biaya Operasional, Besarannya Sesuai Jenis Kendaraan
BULUKUMBA – Polemik pungutan di jembatan pribadi darurat Garro’na diluruskan oleh pemilik lahan bersama Pemerintah Desa Garuntungan. Kedua pihak memastikan jembatan tetap bisa dilalui warga dengan mengedepankan asas saling memahami.
Jembatan tersebut dibangun Rony secara mandiri di tanah miliknya. Fungsinya sebagai jalur alternatif selama Jembatan Garro’na utama dalam perbaikan. Jembatan utama itu selama ini jadi penghubung utama Desa Garuntungan dan Kelurahan Borong Rappoa ke Kota Bulukumba.
Menurut Rony, pungutan dikenakan untuk menutup biaya perbaikan rutin dan upah penjaga portal yang bertugas 24 jam. Tarif dibuat berbeda antara mobil pribadi dan kendaraan angkutan hasil bumi bermuatan berat. “Prinsipnya saling pengertian. Penjaga portal juga perlu diperhatikan. Mobil pribadi dan mobil muatan berat tentu beda tarifnya, supaya jembatan tidak cepat rusak,” kata Rony, Senin (1/6)
Rony juga menegaskan soal aspek keamanan jembatan. Menurutnya, karena statusnya jembatan darurat, maka risiko dan keamanan saat melintas berada di luar tanggung jawab pribadinya. “Namanya juga jembatan darurat. Saya bangun ini untuk bantu warga, tapi soal keamanan pengguna itu di luar tanggung jawab saya. Pengguna wajib berhati-hati dan menanggung risikonya sendiri,” tegasnya.
Kades Garuntungan, Misbang, membuka ruang dialog bagi warga yang keberatan. “Silakan sampaikan langsung ke saya kalau ada keluhan soal jembatan pribadi darurat ini. Jangan sampai salah paham. Kita cari solusi bersama,” tegasnya.
Pemerintah desa juga akan memantau kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan pemilik lahan. Tujuannya agar mobilitas warga tetap aman selama jembatan utama belum bisa digunakan.
Rizal Docil, warga setempat, menyebut keberadaan jembatan pribadi ini sangat membantu. “Secara manfaat, jembatan ini jadi penyelamat. Tapi kita juga wajib hormati hak pemilik lahan. Jalur alternatif lain terlalu jauh dan lewat tebing berbahaya,” ujarnya.
Dari sisi hukum, pemilik lahan memang berhak mengatur akses di atas tanahnya. Sementara warga butuh jaminan kelancaran akses selama masa perbaikan jembatan utama.
Klarifikasi dari pemilik lahan dan pemerintah desa diharapkan menormalkan aktivitas warga. Fokus semua pihak kini pada percepatan perbaikan Jembatan Garro’na agar jalur utama segera pulih.
