Hbdpress.com, Sidrap – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mulai bergulir untuk dibahas di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Dua ranperda merupakan inisiatif DPRD, yakni Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Sementara satu lainnya merupakan prakarsa pemerintah daerah, yakni Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Penyerahan ketiga Ranperda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sidrap di Aula Kantor DPRD Sidrap, Rabu (18/11/2026). Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, hadir sekaligus membacakan penjelasan Bupati terkait rancangan regulasi tersebut.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sidrap, H. Takyuddin Masse, serta dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan undangan lainnya.
Wabup Nurkanaah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian serta kepekaan dalam menindaklanjuti usulan pembahasan ketiga Ranperda tersebut.
Khusus Ranperda APBD 2027, ia menegaskan penyusunan anggaran harus berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, mulai dari kesesuaian dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, tertib dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efisiensi, ekonomis, efektivitas, dan tanggung jawab.
“Selain itu, penyusunan APBD juga harus memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat,” kata Nurkanaah.
Ia berharap penjelasan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut menjadi bahan bagi pihak eksekutif dan legislatif untuk membahas ketiga Ranperda secara komprehensif.
“Kami berharap seluruh Ranperda ini dapat dibahas dengan baik sehingga pada akhirnya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.
Melalui pembahasan bersama tersebut, pemerintah daerah berharap produk hukum yang dihasilkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sidrap.


















