Bulukumba,– Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berhasil meraih nilai 95 dalam penilaian calon Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Capaian tersebut meningkat dari hasil penilaian mandiri sebelumnya yang berada pada angka 82, sekaligus menempatkan Desa Possi Tanah pada kategori predikat istimewa (AA).
Penilaian dilakukan oleh Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengunjungi langsung Desa Possi Tanah, Jumat, 13 November 2026.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tahapan verifikasi lapangan terhadap 10 desa yang ditetapkan sebagai calon Percontohan Desa Antikorupsi di Sulawesi Selatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam proses penilaian, tim melakukan verifikasi terhadap dokumen yang sebelumnya telah dikirimkan, sekaligus wawancara langsung dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes, dan unsur masyarakat untuk memastikan implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan desa.
Turut mendampingi tim penilai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bulukumba Asdar Bennu, Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Anand Gaffar, serta Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad.
Kepala Dinas PMD Bulukumba, Asdar Bennu, menyampaikan bahwa terpilihnya Desa Possi Tanah sebagai salah satu dari 10 calon Percontohan Desa Antikorupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan merupakan hasil dari proses seleksi yang tidak mudah.
Dari 109 desa yang ada di Kabupaten Bulukumba, pemerintah daerah sebelumnya melakukan seleksi dan mengusulkan 10 desa untuk mengikuti program tersebut. Setelah melalui tahapan seleksi, Desa Possi Tanah berhasil masuk dalam 10 besar calon Percontohan Desa Antikorupsi Sulawesi Selatan.
“Ini tidak mudah. Ada banyak indikator yang harus dipenuhi. Dari 109 desa, kami melakukan seleksi terhadap 10 desa untuk diusulkan. Alhamdulillah, Desa Possi Tanah berhasil masuk sebagai salah satu calon percontohan,” ungkap Asdar.
Sementara itu, Koordinator Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, mengatakan bahwa desa saat ini menjadi salah satu pusat pembangunan, terlebih setelah lahirnya Undang-Undang tentang Desa yang memberikan kewenangan dan alokasi anggaran tersendiri bagi desa.
Namun, besarnya anggaran yang dikelola juga harus diikuti dengan penguatan tata kelola dan pengawasan. Sebab, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula risiko terjadinya penyimpangan apabila tidak disertai sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, dari 160 kasus korupsi di desa, sebanyak 132 kasus yang melibatkan kepala desa sebagai tersangka.
Karena itu, Kasman berharap penilaian Desa Antikorupsi tidak hanya dimaknai sebagai pemeriksaan dokumen maupun kelengkapan administrasi, tetapi lebih jauh menjadi momentum membangun budaya antikorupsi yang benar-benar hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa.
“Ini bukan lomba, tetapi penilaian untuk menjadi desa percontohan. Harapan kami, proses ini tidak sekadar menilai dokumen atau administrasi, tetapi bagaimana membangun budaya antikorupsi di desa,” jelasnya.
Dalam penilaian Desa Antikorupsi, terdapat lima komponen utama dengan 18 indikator yang menjadi acuan, yakni komponen penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta kearifan lokal.
Kepala Desa Possi Tanah, Baharuddin, menyambut kedatangan tim penilai dengan penuh rasa syukur. Ia menyebut kehadiran tim penilai merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi pemerintah desa dan seluruh masyarakat Possi Tanah.
“Ini merupakan suatu kehormatan dan motivasi bagi kami semua. Dari 109 desa dan 27 kelurahan di Kabupaten Bulukumba, Desa Possi Tanah mendapatkan kesempatan masuk dalam 10 besar calon Percontohan Desa Antikorupsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat, Dinas PMD, dan Dinas Kominfo Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan pendampingan selama proses persiapan hingga penilaian.
Menurutnya, keikutsertaan Desa Possi Tanah bukan sekadar untuk memenuhi tahapan penilaian, tetapi merupakan komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Baharuddin juga menegaskan bahwa Desa Possi Tanah memiliki nilai kearifan lokal yang sejalan dengan semangat antikorupsi, yakni nilai Ada Tojeng, yang bermakna berkata jujur.
“Nilai Ada Tojeng ini menjadi pegangan dan semangat bagi kami untuk terus menjunjung tinggi kejujuran. Nilai lokal ini sangat relevan dengan semangat membangun desa yang antikorupsi,” tambahnya.
Setelah seluruh tahapan verifikasi dokumen dan wawancara lapangan selesai, Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan kemudian melaksanakan sidang pleno untuk menetapkan nilai berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh indikator penilaian.
Hasilnya, Desa Possi Tanah berhasil meningkatkan nilai dari 82 menjadi 95. Dengan capaian tersebut, Desa Possi Tanah memperoleh predikat istimewa (AA) dalam penilaian calon Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026.
Hasil penilaian tersebut kemudian akan diteruskan ke KPK RI untuk dilakukan penetapan Percontohan Desa Antikorupsi.(*)
Desa Possi Tanah Akan Jadi Percontohan Desa Antikorupsi Sulawesi Selatan
Bulukumba,– Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berhasil meraih nilai 95 dalam penilaian calon Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Capaian tersebut meningkat dari hasil penilaian mandiri sebelumnya yang berada pada angka 82, sekaligus menempatkan Desa Possi Tanah pada kategori predikat istimewa (AA).
Penilaian dilakukan oleh Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengunjungi langsung Desa Possi Tanah, Jumat, 13 November 2026.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tahapan verifikasi lapangan terhadap 10 desa yang ditetapkan sebagai calon Percontohan Desa Antikorupsi di Sulawesi Selatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam proses penilaian, tim melakukan verifikasi terhadap dokumen yang sebelumnya telah dikirimkan, sekaligus wawancara langsung dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes, dan unsur masyarakat untuk memastikan implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan desa.
Turut mendampingi tim penilai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bulukumba Asdar Bennu, Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Anand Gaffar, serta Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad.
Kepala Dinas PMD Bulukumba, Asdar Bennu, menyampaikan bahwa terpilihnya Desa Possi Tanah sebagai salah satu dari 10 calon Percontohan Desa Antikorupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan merupakan hasil dari proses seleksi yang tidak mudah.
Dari 109 desa yang ada di Kabupaten Bulukumba, pemerintah daerah sebelumnya melakukan seleksi dan mengusulkan 10 desa untuk mengikuti program tersebut. Setelah melalui tahapan seleksi, Desa Possi Tanah berhasil masuk dalam 10 besar calon Percontohan Desa Antikorupsi Sulawesi Selatan.
“Ini tidak mudah. Ada banyak indikator yang harus dipenuhi. Dari 109 desa, kami melakukan seleksi terhadap 10 desa untuk diusulkan. Alhamdulillah, Desa Possi Tanah berhasil masuk sebagai salah satu calon percontohan,” ungkap Asdar.
Sementara itu, Koordinator Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, mengatakan bahwa desa saat ini menjadi salah satu pusat pembangunan, terlebih setelah lahirnya Undang-Undang tentang Desa yang memberikan kewenangan dan alokasi anggaran tersendiri bagi desa.
Namun, besarnya anggaran yang dikelola juga harus diikuti dengan penguatan tata kelola dan pengawasan. Sebab, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula risiko terjadinya penyimpangan apabila tidak disertai sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, dari 160 kasus korupsi di desa, sebanyak 132 kasus yang melibatkan kepala desa sebagai tersangka.
Karena itu, Kasman berharap penilaian Desa Antikorupsi tidak hanya dimaknai sebagai pemeriksaan dokumen maupun kelengkapan administrasi, tetapi lebih jauh menjadi momentum membangun budaya antikorupsi yang benar-benar hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa.
“Ini bukan lomba, tetapi penilaian untuk menjadi desa percontohan. Harapan kami, proses ini tidak sekadar menilai dokumen atau administrasi, tetapi bagaimana membangun budaya antikorupsi di desa,” jelasnya.
Dalam penilaian Desa Antikorupsi, terdapat lima komponen utama dengan 18 indikator yang menjadi acuan, yakni komponen penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta kearifan lokal.
Kepala Desa Possi Tanah, Baharuddin, menyambut kedatangan tim penilai dengan penuh rasa syukur. Ia menyebut kehadiran tim penilai merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi pemerintah desa dan seluruh masyarakat Possi Tanah.
“Ini merupakan suatu kehormatan dan motivasi bagi kami semua. Dari 109 desa dan 27 kelurahan di Kabupaten Bulukumba, Desa Possi Tanah mendapatkan kesempatan masuk dalam 10 besar calon Percontohan Desa Antikorupsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat, Dinas PMD, dan Dinas Kominfo Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan pendampingan selama proses persiapan hingga penilaian.
Menurutnya, keikutsertaan Desa Possi Tanah bukan sekadar untuk memenuhi tahapan penilaian, tetapi merupakan komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Baharuddin juga menegaskan bahwa Desa Possi Tanah memiliki nilai kearifan lokal yang sejalan dengan semangat antikorupsi, yakni nilai Ada Tojeng, yang bermakna berkata jujur.
“Nilai Ada Tojeng ini menjadi pegangan dan semangat bagi kami untuk terus menjunjung tinggi kejujuran. Nilai lokal ini sangat relevan dengan semangat membangun desa yang antikorupsi,” tambahnya.
Setelah seluruh tahapan verifikasi dokumen dan wawancara lapangan selesai, Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan kemudian melaksanakan sidang pleno untuk menetapkan nilai berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh indikator penilaian.
Hasilnya, Desa Possi Tanah berhasil meningkatkan nilai dari 82 menjadi 95. Dengan capaian tersebut, Desa Possi Tanah memperoleh predikat istimewa (AA) dalam penilaian calon Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026.
Hasil penilaian tersebut kemudian akan diteruskan ke KPK RI untuk dilakukan penetapan Percontohan Desa Antikorupsi.(*)
